uu no 9 tahun 2013. (2) Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggung jawab. uu no 9 tahun 2013

AD Premier 9th floor, Jl. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. 9 Tahun 2013 Perusahaan Umum Perum Perikanan Indonesia DETAIL PERATURAN Abstrak. Huruf d Cukup jelas. Sejarah baru dalam mewujudkan hukum pidana nasional NKRI, pemerintah telah mengundang UU No. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. bahwa keadaan alam, flora dan. 23/POJK. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 PMK No. Nomor Tambahan. Berdasarkan Undang-Undang No. Sembunyikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan penginderaan jauh diatur dalam Peraturan Pemerintah. 9 (2013) Penal Code of Indonesia (1999) National Security Bill (draft) (2012) Law of the Republic of Indonesia concerning the Crime of Money Laundering (2002) Indonesia Law on the Commission for the Eradication of Criminal Acts of Corruption (Law No. a. Keimigrasian. 9. PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI. Sembunyikan. NO. UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 79 Tahun 2005; PP No. 6216, LL SETKAB : 30 HLM. 2912); Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong; M E M U T U S K A N : 1. Sesuai Pasal 3 peraturan pemerintah ini, tarif PPh untuk usaha jasa konstruksi diatur dengan besaran sebagai berikut: a) 1,75% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha. 2013/No. 5448, LL SETNEG : 18 HLM. Fax: +62 21 - 2270 - 8909. UU 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. (UU) NO. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi. go. Nomor. UU ini mengatur mengenai APBN TA 2021 yang terdiri atas anggaran. 41 Tahun 1999 sebagaiman. Undang-undang ini mengakui hak-hak masyarakat adat dan daerah terhadap hutan, serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran. Mencabut : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 2013/No. NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. BN. U. 18 Ayat (6), UU No. unduh: undang-undang republik indonesia nomor 9 tahun 2012 tentang pengesahan optional protocol to the convention on the rights of the child on the involvement of children in armed conflict (protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata) Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan. Judul. 29. 6112, LL KEMENKUMHAM : 4 HLM. Peraturan Perundang. Keppres No. Judul. Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014; UU No. Peraturan Daerah (PERDA) NO. bahwa setiap tenaga kerdja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannja dalam melakukan pekerdjaan untuk kesedjahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional. 4. ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang. Seperti yang tertuang di Pasal 18, bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pertauran Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. STATUS PERATURAN. 20 Tahun 1997 UU No. Similar to UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenaga Kerjaan Uu no 13_2003 Tendy Wato 313 views • 77 slides Undang-undang No. 232, TLN No. -. 6140, LL SETNEG : 4 HLM. 600. 2023/No. Memberdayakan dan Mendayagunakan Tenaga Kerja Secara Optimal dan Manusiawi. KEPALA ARSIP NASIONAL. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak Pemberlakuan Undang-Undang ini yang diikuti dengan implementasi secara konsekuen dan konsisten akan menjadikan pengelolaan PNBP semakin profesional, transparan, dan bertanggungjawab. 07: Kabupaten Banyuasin: Undang-undang. (UU) NO. 6245 -9- Pasal 14 Cukup jelas. 4. Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan, ”a. setneg. Peraturan Pemerintah (PP) No. Namun, untuk pidana yang dijerat kepada korporasi, pada UU No. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Ilir. 229, TLN No. 9 Tahun 2012 Pengesahan Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Involvement of Children in Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata). 59, TLN NO. 3427 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang: a. Tempat Penetapan. 12 Tahun 2008; UU No. 9, 10110, Jakarta Pusat, Indonesia. H. Berlaku: 13 Maret 2013. ABSTRAK:. 13 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. T. 12 Tahun 2011,. 9, LN. Undang-undang (UU) No. 9. 06 Tahun 2013 tertanggal 1 Maret 2013. Huruf b Cukup jelas. Status Regulasi. Permenkumham No. Produk hukum terkini dari BPK. U. 32 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009; PP No. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 9 Tahun 2014; No. Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Tuntutan. Undang-undang (UU) No. 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 2014/No. 3 Tahun 1982; UU No. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU);. 5429, LL SETNEG: 16 HLM Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera SelatanNOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Huruf e Cukup jelas. 000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak. UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerdja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. pdf Undang-Undang (UU) No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia UU Nomor 18 Tahun 2017. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2013. 2013/No. Secara garis besar, UU Nomor 26 Tahun 2000 membahas tentang pengadilan hak asasi manusia, khususnya untuk pelanggaran berat. UU No. Uang kompensasi diberikan kepada buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus-menerus. (sepuluh) tahun dan/atau denda sebanyak- banyaknya Rp 100. PUTUSAN Nomor 13/PUU-XV/2017. Pencegahan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME. 8 Tahun 1981; UU No. Informasi elektronik. 64 Tahun 1958, UU No. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tersebut telah. SETKAB. 13 Tahun 1991. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: “Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi. Stb. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU no 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Uu No 32. 232, kemenkes. Indonesia, Pemerintah Pusat. Penjelasan 18 Halaman. Undang-undang (UU) NO. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. Peraturan Perundang-undangan. 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6)Agatha menyebut Pasal 15 UU No. 50 Tahun 2013 . UU No. Bentuk. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dokumen Peraturan : UU No. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan PP tentang. UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang TPPT. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan Tenaga Kerja. 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 11 Thaun. U. huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; Mengingat: 1. 6 Tahun 2023 yang merupakan peraturan pengganti UU Cipta Kerja. Diundangkan 5 bulan yang lalu. COM – Tujuan Pendidikan Nasional ditulis dalam Undang-undang No. No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU No. 5329, LL SETNEG: 4 HLM. 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang. 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. setneg. Permenkes Nomor 24 Tahun 2014 19. 9. 9 Tahun 2014 Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters). 9: Tahun Peraturan : 2013: Singkatan Jenis Peraturan : PERDA: Instansi : Kabupaten Semarang: Tempat Penetapan : Ungaran: Tanggal Penetapan : 0000-00-00: Tanggal Pengundangan : 0000-00-00:. 50 hlmn; 1 pnjlsn; 4 lmprn. 2013/No. 4 Tahun 1992; UU No. Arti pendidikan sendiri menurut Ki Hajar Dewantara adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, Dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak Dalam Pelaksanaan. UU Nomor 9 Tahun 2016. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Mencabut Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, maka: Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955. Tahun. NO. Perturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini. penundaan kewajiban pembayaran. 9 (2013) On 13/03/2013 in This law provides a legal foundation for the implementation of the 1999 International Convention on the Suppression of the Financing of Terrorism , as has been ratified by the Government of Indonesia in April 2006. Misalnya dalam perihal perijinan, UU No. 50. 3, TLN No. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK. 23 Tahun 2014 •PP No. 2014/No. - Dasar hukum Peraturan Bersama ini adalah: UU No. 4380, LL SETNEG : 17 HLM. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1, LN. Glosarium. 62, LN. 2013 No. Permen No. Tipe Dokumen. 24 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. Undang-undang (UU). go. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan kantor perwakilan diatur dalam Peraturan Pemerintah. kominfo. 12 Tahun 2008; UU No. Berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, UU Nomor 17 Tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2860, LL SETNEG : 2 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (STBL. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME. Pasal-pasal 9 dan 10 Undang-undang No. Permenkes Nomor 63 Tahun 2013 17. 214, TLN NO. Permen No. Diubah dengan : PP No. 6112, LL KEMENKUMHAM : 4 HLM. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011. 2019/NO.